Poltek Harapan Bersama, Menjadi Tuan Rumah Rapat Koordinasi Pimpinan dan Badan PTS Se-Jawa Tengah.

Perguruan tinggi swasta sebagai sub sistem pendidikan tinggi, semakin diakui eksistensi serta perannya dalam ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Oleh karena itu sangat wajar apabila kepadanya juga semakin diberikan kesempatan dan pemberlakuan kebijakan yang tidak berbeda dengan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik dalam hal memperoleh bantuan maupun dalam penerapan regulasi dan fasilitasi.

Konsekuensi terhadap kebijakan tersebut tentu kepada pengelola perguruan tinggi swasta dituntut untuk senantiasa mentaati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemberianotonomi perguruan tinggi harus diikuti oleh pelaksanaan tanggungjawab yang seimbang.

Adapun untuk mengetahui sejauh mana informasi mengenai pendirian suatu PTS di sebuah daerah, tepat hari ini dilaksanakan suatu rapat koordinasi pimpinan PTS. Acara dihadiri oleh pimpinan PTS dan pimpinan badan penyelenggara PTS di lingkungan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah tahun 2018. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2018, bertempat di Aula Gedung C Kampus 1 Politeknik Harapan Bersama. Dengan dihadiri 126 kopertis dari 56 PTS se-Jawa Tengah.

Dengan mengangkat tema, “Penguatan dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta dalam Menghadapi Globalisasi MasuknyaPerguruan Tinggi Asing di Indonesia”.

Dengan mendatangkan narasumber yang ahli di dalamnya, antara lain Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons dari Koordinator kopertis Wilayah VI dan Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori dari Sekretaris Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Menurut Imam, ada 3 isu yang sedang merambah di PTS saat ini, diantaranya isu yang terkait dengan kelembagaan, isu yang terkait dengan pendidikan, dan isu perubahan standar nasional.

Dasar Hukum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), antara lain UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Standar pendidikan tinggi, akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 55 ayat 1. Dan Standar Nasional Dikti No. 44 tahun 2015.

Pendirian PTS oleh badan penyelenggara diantaranya membahas, Pendirian perguruan tinggi baru diprioritaskan untuk perguruan  tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas); Pendirian perguruan tinggi berbentuk Institut hanya untuk Institut Teknologi dengan cakupan program studi Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM); Pendirian perguruan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi hanya untuk  program studi Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM).

Sistem Akreditasi disebut sistem Akreditasi Nasional berlaku untuk akreditasi program studi dan perguruan tinggi, dan dilaksanakan oleh BAN-PT dan LAM. Pelaporan akreditasi itu sendiri apabila PTS tersebut baru adalah 2 tahun setelah pendirian PTS tersebut. Tetapi 6 bulan sebelumnya sudah melaporkan ke BAN-PT untuk pengurusan.

“9 Kriteria Akreditasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Tata Pamong, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana, dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Keluaran dan Dampak Tridharma PT.” Tambah Imam.

Dalam penilaian Akreditasi perguruan tinggi negeri dan perguruan swasta adalah sama. Jika akreditasi PTS B, dan di PTN “B”, maka itu bisa dipastikan sama. Karena dalam penilaian itu sendiri menggunakan point nasional yang sama.

Semoga dengan adanya rapat ini, diharapkan informasi mengenai kebijakan dari PTS itu sendiri dapat tersampaikan dengan baik. Bahwasannya dalam pengurusan akreditasi PTS harus segera dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo yaitu 15 April.

 

 

Penulis: Novrizal Ryanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *